Bangun Demokrasi Berkualitas, Bawaslu Binjai Bersama Akademisi Soroti Partisipasi Masyarakat dan Ancaman Politik Uang

Binjai– Bawaslu Kota Binjai melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama akademisi Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos. pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Kampus Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat serta pencegahan praktik politik uang.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi, M.Sos., Anggota Bawaslu Kota Binjai Fadhil Azhar, S.P serta jajaran staf sekretariat Bawaslu Kota Binjai. Forum ini berlangsung interaktif dengan pembahasan mendalam mengenai kualitas pemilu dan tantangan demokrasi di tengah masyarakat.

Dalam diskusi ini, Dr. Agus Purwanto mengatakan bahwa pemilu merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurutnya, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. “Partisipasi publik adalah indikator utama keberhasilan demokrasi. Semakin masyarakat terlibat secara sadar dan aktif, semakin kuat legitimasi pemilu yang dihasilkan” ujar Dr. Agus.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi pemilih harus didukung strategi komunikasi politik yang efektif dan berkelanjutan. Informasi kepemiluan tidak cukup disampaikan secara teknis, tetapi perlu dibarengi edukasi politik yang membangun kesadaran kritis masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Selain itu, Dr. Agus juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang di tengah masyarakat. Ia menilai fenomena tersebut sebagai bentuk penyimpangan serius dalam demokrasi. “Politik uang bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi kejahatan terhadap demokrasi karena merusak kualitas kepemimpinan dan masa depan bangsa” tegasnya.

Menurutnya, pencegahan politik uang harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat. Pendidikan politik yang berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan literasi politik sehingga masyarakat memilih berdasarkan visi, program, dan kapasitas calon, bukan karena imbalan materi sesaat. Dengan kesadaran tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga pengawas sosial yang berani menolak dan melaporkan praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kota Binjai dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan narasumber. Ia menegaskan bahwa Bawaslu terus berkomitmen memperkuat pengawasan partisipatif serta edukasi publik sebagai langkah preventif.

“Penguatan pemahaman masyarakat menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilu. Kami berharap kesadaran kolektif untuk menolak politik uang semakin tumbuh sehingga demokrasi dapat berjalan lebih sehat dan bermartabat,” ujar Habibi.

Melalui diskusi ini, Bawaslu Kota Binjai berharap terbangun sinergi antara penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Perubahan mindset masyarakat terhadap bahaya politik uang diharapkan mampu mempersempit ruang praktik tersebut sekaligus mendorong terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.