Bangun Kesadaran Politik Sejak Dini, Bawaslu Binjai Bahas Peran Strategis Pemilih Pemula di MAS Al Washliyah 29

Bawaslu Kota Binjai melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan, Senin (02/03/2026), bertempat di Madrasah Aliyah Swasta Al-Washliyah 29 Binjai. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Binjai, Fadhil Azhar, S.P., bersama staf sekretariat Panji Putra Perdana, S.H. dan Putri Shevira Sari. Sementara itu, Rahmah Sari S., S.Pd Kepala MAS Al-Washliyah 29 Kota Binjai sebagai narasumber beserta jajarannya yang memberikan pandangan serta masukan dalam forum diskusi tersebut.

Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Dini 

Diskusi diawali dengan pemaparan materi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Disampaikan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dijalankan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Pemilu bukan hanya agenda lima tahunan, tetapi momentum kedaulatan rakyat. Karena itu, pemahaman politik harus dibangun sejak dini, khususnya kepada pemilih pemula,” ujar Rahmah Sari dalam pemaparannya.

Pendidikan politik dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran demokrasi yang sehat dan bermartabat. Generasi muda perlu memahami hak memilih dan dipilih, prosedur serta tahapan pemilu, hingga pentingnya menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon. 

“Pendidikan politik bukan sekadar formalitas, tetapi proses pembentukan karakter demokratis agar generasi muda tidak mudah terpengaruh hoaks maupun tekanan pihak tertentu,” tambahnya.

Peran Strategis Generasi Muda 

Forum diskusi turut menyoroti peran generasi muda sebagai penentu arah masa depan demokrasi. Penanaman nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi kunci dalam membentuk pemilih yang cerdas dan kritis. 

Fadhil Azhar menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. 

“Anak-anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika sejak sekarang mereka memahami nilai integritas dan anti politik uang, maka kualitas demokrasi kita ke depan akan jauh lebih baik,” tegasnya

Tantangan dalam Peningkatan Partisipasi Politik

Dalam diskusi tersebut, dibahas pula berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Salah satu persoalan utama adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap calon pemimpin. Minimnya transparansi dan integritas dalam praktik politik dinilai menjadi faktor yang mendorong munculnya sikap apatis di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Ketika publik meragukan komitmen dan rekam jejak kandidat, partisipasi politik pun cenderung menurun.

Selain itu, praktik politik uang (money politik) juga menjadi ancaman serius dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pemberian uang, sembako, atau imbalan tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih dinilai tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menghilangkan independensi masyarakat dalam menentukan pilihan.

“Money politik menjadi ancaman nyata bagi peningkatan partisipasi politik yang sehat. Ketika pemilih dipengaruhi oleh imbalan sesaat, maka demokrasi kehilangan substansinya,” tegas Fadhil Azhar.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa praktik tersebut berpotensi melahirkan siklus korupsi, karena kandidat yang terpilih cenderung berupaya mengembalikan ‘modal politiknya’ ketika menjabat. Akibatnya, kepentingan rakyat tidak lagi menjadi prioritas utama.

Pemilih pemula disebut sebagai kelompok yang rentan menjadi target praktik politik uang karena masih terbatasnya pemahaman politik. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya serta konsekuensi hukum politik uang dinilai sangat penting untuk terus disampaikan dalam setiap kegiatan sosialisasi.

“Pendidikan politik harus mampu membentengi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dan berani menolak segala bentuk praktik politik uang,” tutupnya.

Strategi Penguatan Partisipasi Politik

Sebagai solusi, disampaikan bahwa sosialisasi harus lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung kelompok pemilih pemula. Pendidikan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu. Kepala Madrasah menyampaikan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik. 

“Kami menyadari bahwa pembinaan karakter tidak bisa instan. Sekolah harus menjadi ruang pembelajaran nilai integritas, kejujuran, dan kesadaran hukum bagi siswa,” ujarnya.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta tokoh masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun budaya demokrasi yang berintegritas. Karena pendidikan politik merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda mampu menjadi pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas, serta tegas menolak segala bentuk praktik politik uang demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Binjai.