Bawaslu Binjai Fokus Benahi Kultur Demokrasi: Gandeng SKP-Demokrasi Sasar Edukasi Politik Organik bagi Milenial

Binjai – Bawaslu Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi pengawasan pemilu, dari yang bersifat struktural menuju penguatan kultural. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Konsolidasi bersama perwakilan Sentral Komunikasi Politik dan Demokrasi (SKP-Demokrasi) yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Binjai, Jumat (13/03/2026) pukul 15.00 WIB.

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi, Anggota Bawaslu Fadhil Azhar, serta Achyar Umayyah Nasution selaku perwakilan dari SKP-Demokrasi. Diskusi ini bertujuan memetakan strategi pengawasan partisipatif yang lebih menyentuh akar rumput, khususnya generasi muda.

Memutus Rantai Politik Uang Melalui Budaya

Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi, menyoroti bahwa tantangan terbesar demokrasi saat ini adalah budaya politik uang yang sudah dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum saja tidak cukup tanpa dibarengi perubahan paradigma di tingkat massa.

"Persoalan demokrasi kita sebenarnya berakar pada kultur, bukan sekadar struktur. Kita sudah punya penegak hukum dan penyelenggara, tapi jika masyarakat menganggap politik uang sebagai hal wajar, maka nilai demokrasi itu belum meresap," tegas Habibi dalam forum tersebut.

Senada dengan hal itu, Fadhil Azhar menambahkan bahwa Bawaslu harus menunjukkan keberanian dalam menindak indikasi pelanggaran untuk menjaga trust (kepercayaan) publik. Meskipun regulasi mengenai pembuktian politik uang sering kali rumit, Bawaslu berkomitmen untuk tetap memproses setiap laporan demi menjaga legitimasi lembaga.

Edukasi "Ngopi" dan Investasi Generasi Kritis

Dalam upaya menjangkau pemilih muda, SKP-Demokrasi menawarkan pendekatan yang lebih organik dan informal. Achyar Umayyah Nasution menjelaskan bahwa edukasi politik tidak harus selalu kaku di dalam ruangan, melainkan bisa masuk melalui ruang-ruang publik seperti kedai kopi.

"Kami ingin membangun kesadaran melalui cara-cara yang milenial. Mengikuti minat dan hobi mereka lebih dulu, baru memasukkan isu demokrasi secara perlahan. Tujuannya agar mereka menjadi pemilih yang berdaya dan mampu menyuarakan kepentingan publik," jelas Achyar.

Habibi menyambut baik ide tersebut dan menyebut pembentukan generasi kritis sebagai

"tabungan" jangka panjang bagi masa depan Kota Binjai. Ia menekankan bahwa jika generasi muda saat ini tidak dididik untuk objektif, maka mereka akan mudah terjebak dalam pusaran politik praktis yang pragmatis.

"Membentuk generasi yang kritis adalah tabungan masa depan. Jika kita tidak mampu melahirkan generasi yang kritis dari sekarang, maka mimpi tentang demokrasi yang lebih baik tidak akan terwujud," tambah Habibi.

Penguatan Internal dan Sinergi Sekolah

Selain pendekatan informal, diskusi juga membahas kolaborasi melalui jalur pendidikan formal, seperti pemanfaatan tema "Suara Demokrasi" dalam Kurikulum Merdeka di tingkat SMP dan SMA.

Di sisi internal, Bawaslu Binjai juga terus membenahi kualitas sumber daya manusianya. Seluruh staf diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas, mulai dari penguasaan regulasi hingga kemampuan komunikasi publik (public speaking). Habibi memastikan bahwa Bawaslu akan terus melakukan refleksi dan evaluasi mingguan guna memastikan pengawasan tetap berjalan maksimal meski di luar tahapan pemilu resmi.

Diskusi ditutup dengan kesepakatan untuk menjadikan SKP-Demokrasi sebagai mitra strategis Bawaslu dalam melakukan jemput bola edukasi demokrasi, guna melahirkan pemimpin yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat Kota Binjai.