Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Binjai Sampaikan Hasil Pengawasan Coktas Pemilih Luar Negeri, Soroti Akurasi Data dan Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas

dokumentasi kegiatan

Bawaslu kota Binjai menerima koordinasi KPU Kota Binjai terkait persiapan pleno PDPB Triwulan IV pada Rabu ( 18/11/2026) 

BINJAI – Bawaslu Kota Binjai menyampaikan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) terhadap data pemilih luar negeri dalam rangka mengawal akurasi dan kualitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV. Hasil pengawasan tersebut disampaikan dalam koordinasi bersama KPU Kota Binjai terkait persiapan rapat pleno PDPB yang dijadwalkan pada 10 Desember 2026, Rabu (18/11/2026).

Koordinasi yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Binjai tersebut diterima langsung oleh Anggota Bawaslu Kota Binjai, Fadhil Azhar, bersama Julkifli. Sementara itu, KPU Kota Binjai hadir dengan jajaran komisioner, yakni Ketua KPU Anton Indratno, Amri Siregar selaku Kordiv Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Hendri Nauli Rambe selaku Kordiv Teknis Penyelenggaraan, Arie selaku Kordiv Parmas dan SDM, serta Arifin selaku Kordiv Hukum dan Pengawasan, didampingi jajaran staf sekretariat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, berharap berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam proses pemutakhiran dapat segera diselesaikan sebelum pelaksanaan rapat pleno.

"Harapannya, segala permasalahan yang masih ada dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum rapat pleno final PDPB yang akan dilaksanakan pada 10 Desember mendatang," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Fadhil Azhar memaparkan hasil pengawasan Coktas terhadap sampel data pemilih luar negeri yang dilaksanakan di delapan kelurahan pada tiga kecamatan, yakni Binjai Selatan, Binjai Kota, dan Binjai Barat. Dari 19 data yang menjadi sampel pengawasan, hasil sementara menunjukkan tujuh pemilih telah kembali ke Indonesia, enam pemilih masih berada di luar negeri, sementara enam data lainnya masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut.

Dari tujuh pemilih yang telah kembali, lima orang diketahui telah kembali dan berdomisili di Kota Binjai, sedangkan dua lainnya diketahui telah berpindah domisili. Selain itu, pengawasan juga menemukan sejumlah data yang belum memperoleh kepastian keberadaan maupun hasil verifikasi, termasuk dua nama dari Kelurahan Rambung Barat yang belum tercantum dalam laporan hasil pengawasan.

Temuan tersebut menjadi perhatian Bawaslu karena perubahan status kependudukan pemilih harus dipastikan melalui pencocokan dengan dokumen administrasi kependudukan. Begitu pula dengan pemilih yang masih berada di luar negeri, yang perlu dipastikan statusnya agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam daftar pemilih.

Menanggapi hasil tersebut, Amri Siregar menjelaskan bahwa KPU Kota Binjai memiliki data sebanyak 113 pemilih luar negeri yang menjadi bagian dari proses pemutakhiran. Dari keseluruhan data tersebut, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 19 pemilih untuk pelaksanaan Coktas oleh Bawaslu.

Terkait enam data yang belum memperoleh konfirmasi, Amri menyampaikan bahwa KPU tetap berpedoman pada data administrasi kependudukan yang telah terkonfirmasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara itu, operator Sidalih KPU Kota Binjai, menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan KPU, terdapat sembilan pemilih yang telah kembali ke Indonesia, dengan rincian empat orang di Kecamatan Binjai Kota, empat orang di Binjai Selatan, dan satu orang di Binjai Barat. Ia juga menjelaskan bahwa konfirmasi terhadap data yang belum tuntas telah diupayakan melalui komunikasi WhatsApp dengan pihak kelurahan maupun kepala lingkungan. Namun, beberapa data belum dapat dipastikan karena proses verifikasi masih berlangsung.

Fadhil Azhar menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan merupakan langkah penting untuk memastikan data pemilih selalu diperbarui dan berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bertahap sebelum memasuki tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

"Melalui PDPB, kita sebenarnya sedang menyicil penyelesaian persoalan data pemilih setiap triwulan. Jadi, ketika memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan, persoalan yang ada tidak menumpuk dan potensi kesalahan data dapat diminimalkan," jelasnya.

Selain persoalan pemilih luar negeri, Fadhil juga menyoroti pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, khususnya terkait aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, perhatian terhadap fasilitas bagi pemilih disabilitas masih perlu ditingkatkan karena pemenuhan aksesibilitas belum mencakup seluruh ragam disabilitas.

"Pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di TPS masih perlu menjadi perhatian. Jangan sampai fasilitas hanya tersedia bagi penyandang disabilitas netra, sementara kebutuhan disabilitas lainnya belum terakomodasi dengan baik. Kita harus memastikan data pemilih yang kita miliki benar-benar berkualitas dan tidak sekadar menjadi formalitas," tegas Fadhil.

Bawaslu Kota Binjai memandang bahwa akurasi data pemilih tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian status pemilih dan terpenuhinya hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, hasil pengawasan dan berbagai data yang masih memerlukan klarifikasi menjadi bahan penting untuk ditindaklanjuti bersama KPU sebelum penetapan hasil PDPB Triwulan IV.

Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, Bawaslu Kota Binjai terus mendorong agar proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.

Penulis & Editor : Mutiara Nabila Nst