Bawaslu Binjai Siapkan Strategi Sosialisasi Digital Bangun Kesadaran Politik Masyarakat

Binjai - Bawaslu Kota Binjai bersama Pemuda Muhammadiyah Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Jumat (6/3/2026) di Kantor Pemuda Muhammadiyah Kota Binjai. Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus penguatan sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan organisasi kepemudaan dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Binjai.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi, Anggota Bawaslu Kota Binjai Fadhil Azhar, beserta staf dan jajarannya. Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Binjai Mohd. Nazmi Adlani Siregar beserta jajaran yang menjadi narasumber pada giat diskusi kali ini.

Dalam pembukaannya, Anggota Bawaslu Kota Binjai Fadhil Azhar menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam proses demokrasi, seperti praktik politik uang (money politic), politisasi isu SARA, akurasi data pemilih, hingga pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap tahapan pemilihan.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dihadapi secara bersama melalui penguatan kesadaran politik masyarakat serta keterlibatan aktif berbagai elemen, termasuk organisasi kepemudaan.

Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Binjai Mohd. Nazmi Adlani Siregar menilai bahwa rendahnya kesadaran politik di sebagian masyarakat masih menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi. Ia menyoroti kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan faktor finansial sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.

“Kesadaran masyarakat harus menjadi pondasi utama. Tanpa edukasi yang masif, uang akan terus memengaruhi keputusan politik warga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemuda Muhammadiyah juga mendorong agar Bawaslu tidak hanya hadir ketika pelanggaran terjadi, tetapi turut berperan aktif dalam membangun kesadaran publik sejak awal melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat.

“Bawaslu diharapkan tidak hanya menjadi ‘pemadam kebakaran’ ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan ekosistem pemilihan yang bersih dan bermartabat di Kota Binjai,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kota Binjai menegaskan bahwa praktik politik uang merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya difokuskan pada penindakan pelanggaran, tetapi juga diperkuat melalui strategi pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas sosialisasi melalui pemanfaatan media digital untuk menjangkau generasi muda, serta memperbanyak dialog langsung di tingkat desa dan kelurahan guna memberikan pemahaman mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari praktik politik uang.

Melalui kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas pemilihan semakin meningkat, sehingga tercipta iklim demokrasi yang lebih sehat, berintegritas, dan bermartabat di Kota Binjai.