Bawaslu Kota Binjai Gelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi Bahas Tantangan Money Politik

Binjai- Bawaslu Kota Binjai melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama Sekretaris Umum Korps Alumni HMI (KAHMI), Thomas Al Akbar, S.Pd pada Senin, 4 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam menghadapi tantangan praktik money politik.

Diskusi tersebut diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Binjai, Fadhil Azhar, S.P, beserta perwakilan staf Aswina Fitri Lubis, S.Pd, dan Ayu Fitria, S.S. Sementara itu, Thomas Al Akbar hadir sebagai narasumber yang memberikan pandangan dan masukan dalam forum diskusi.

Dalam pemaparannya, Thomas menyoroti kekhawatirannya terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Ia menyebut masih adanya stigma di masyarakat yang beranggapan bahwa sebagian penyelenggara dapat bertindak layaknya tim sukses. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Menurut Thomas, money politik merupakan bentuk “gangguan mental” dalam demokrasi karena dapat memengaruhi pilihan masyarakat secara tidak rasional serta merusak nilai kejujuran dalam pemilu. Oleh sebab itu, praktik tersebut harus dilawan melalui kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.

Menanggapi pandangan tersebut, Kordiv HP2H  menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif dan edukasi publik menjadi langkah penting dalam menekan praktik money politik.
“ Kami di Bawaslu terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar berani menolak dan melaporkan praktik money politik. Netralitas penyelenggara juga menjadi komitmen utama yang harus dijaga bersama demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu” ujar Fadhil.

Diskusi juga menyoroti pentingnya peran pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Generasi muda diharapkan mampu membawa semangat baru dalam mewujudkan demokrasi yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas.

Selain itu, Thomas menambahkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi maraknya praktik money politik. Menurutnya, semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat, maka kecenderungan untuk terpengaruh oleh imbalan materi akan semakin berkurang.

Di akhir diskusi, ia juga menekankan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar terus dilakukan secara akurat dan konsisten. Data pemilih yang valid dinilai menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang tertib, adil, dan berkualitas.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Binjai berharap tercipta penguatan pemahaman bersama mengenai bahaya money politik serta pentingnya netralitas penyelenggara pemilu, peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif pemilih pemula, perbaikan kondisi ekonomi, serta pembaruan data pemilih secara berkelanjutan demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.