Diskusi Konsolidasi Demokrasi Bahas Pilkada Tidak Langsung di Tengah Tantangan Demokrasi Kontemporer

Binjai – Bawaslu Kota Binjai kembali melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Jumat, 13 Februari 2026, dengan menghadirkan Ketua KPU Kota Binjai Periode 2013–2018, Herry Dani, S.E., M.A.B., sebagai narasumber. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama dalam memperkuat kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Binjai, Fadhil Azhar, S.P., serta staf Mutiara Nabila Nst., S.Pd., dan Annisa Hamzah, S.E. Forum berlangsung dinamis dengan pembahasan sejumlah isu strategis terkait sistem dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Diskusi diawali dengan membahas revolusi penyelenggara pemilu saat ini yang sudah bertransformasi dari sistem ad hoc menjadi lembaga permanen yang independen, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, perubahan tersebut menandai penguatan posisi penyelenggara pemilu sebagai institusi negara yang berdiri secara tetap dengan struktur, kewenangan, serta sumber daya yang jelas.

Selanjutnya pembahasan menyoroti wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD yang menurutnya merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

“Jika pemilihan tidak langsung ingin diterapkan, maka partai politik harus mampu menjamin DPRD benar-benar steril dari praktik money politic. Jika tidak, ini justru berpotensi melemahkan demokrasi dan bisa berdampak pada dikembalikannya sistem penyelenggara yang bersifat ad hoc,” tegasnya.

Terkait kondisi demokrasi saat ini, Herry Dani menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Ia menyebut rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, tingginya praktik politik uang, serta tidak maksimalnya respons terhadap aspirasi publik sebagai indikator kemunduran demokrasi secara substansial.

Dalam diskusi tersebut, Fadhil Azhar turut menanggapi dengan menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses pemilu. Ia bahkan menyinggung Pemilu 1955 sebagai salah satu pemilu paling bersih dalam sejarah Indonesia karena tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat.

Pembahasan juga mengerucut pada pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi demokrasi yang sehat. Menurut Herry Dani, peningkatan kesejahteraan dapat memperkuat kualitas demokrasi karena masyarakat tidak mudah terpengaruh praktik politik uang.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa demokrasi tetap penting sekalipun kesejahteraan tercapai, karena melalui sistem pemilu masyarakat tetap menjadi penentu arah kepemimpinan bangsa.

Dalam konteks modernisasi sistem pemilu, Herry Dani menyampaikan dukungannya terhadap penerapan e-voting secara bertahap. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut pernah diuji coba, namun implementasi nasional masih terkendala infrastruktur, terutama pemerataan jaringan dan kesiapan sarana prasarana.

“Saya sangat setuju dengan e-voting karena lebih praktis, hemat biaya, efisien, dan dapat menekan konflik. Namun pelaksanaannya harus berbasis data kesiapan daerah, dilakukan bertahap sesuai kondisi infrastruktur masing-masing,” jelasnya.

Ia juga mengutip pandangan Jusuf Kalla yang menyebut sistem pemilu Indonesia sebagai salah satu yang paling rumit di dunia, sehingga inovasi dan penyederhanaan sistem menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai penutup, Herry Dani menyoroti pentingnya sistem rekrutmen penyelenggara pemilu yang berbasis kinerja. Ia menyarankan agar hanya penyelenggara yang bermasalah atau memiliki pelanggaran etik yang diganti, sementara yang berprestasi dan berpengalaman tetap dipertahankan.

“Harus ada mekanisme reward dan punishment. Jangan setiap pemilu semua diganti. Pengalaman dan kapasitas yang sudah baik perlu dijaga demi kesinambungan kualitas penyelenggaraan,” tutupnya.

Melalui Diskusi Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi yang berkelanjutan.