Diskusi Konsolidasi Demokrasi Soroti Rendahnya Pemahaman Pemilih dan Dorong Sosialisasi Kepemiluan Inklusif hingga Tingkat Komunitas

Binjai – Bawaslu Kota Binjai melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama Ketua KPU Kota Binjai Periode 2018–2023, Zulfan Effendi, S.T, pada Senin, 9 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, khususnya dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat di luar tahapan pemilu.

Diskusi tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi, Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Binjai Fadhil Azhar, S.P, serta perwakilan staf Panji Putra Perdana, S.H. dan Putri Shevira Sari. Sementara itu, Zulfan Effendi hadir sebagai narasumber yang memberikan pandangan dan masukan dalam forum diskusi.

Dalam pertemuan tersebut, Zulfan menyoroti masih rendahnya efektivitas sosialisasi kepemiluan yang selama ini dilakukan. Ia menilai bahwa pendekatan sosialisasi cenderung menyasar kalangan tertentu, sementara kelompok masyarakat di tingkat bawah belum tersentuh secara maksimal.

“Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih. Bahkan, rata-rata sosialisasi yang dilakukan penyelenggara belum benar-benar dilaksanakan secara optimal,” ungkapnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh makna pemilu maupun tata cara pencoblosan. Oleh karena itu, ia mendorong agar sosialisasi dilakukan secara langsung dan menyentuh komunitas kelompok masyarakat seperti perwiritan, pengajian serta berbagai perkumpulan masyarakat lainnya.

Menurutnya, keterlibatan langsung penyelenggara pemilu di tengah masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan literasi politik serta menekan potensi praktik money politik yang kerap muncul akibat rendahnya pemahaman pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kota Binjai, Fadhil Azhar, menekankan pentingnya peran masyarakat yang memiliki kepedulian dan intelektualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

“Partisipasi aktif masyarakat yang peduli terhadap demokrasi sangat dibutuhkan untuk mengawal proses pemilu agar tetap jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Fadhil.

Dalam sesi diskusi, Zulfan juga menyampaikan pandangan kritisnya terhadap sistem pemilu yang menurutnya masih memiliki sejumlah kelemahan. Ia menilai perbaikan sistem harus dibarengi dengan penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pendidikan politik yang partisipatif dan inklusif sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, khususnya dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu di luar tahapan.