Lompat ke isi utama

Berita

Diskusi Konsolidasi Demokrasi, Tokoh Pemuda Tolak Wacana Pemilihan oleh Legislatif Demi Perkuat Kedaulatan Rakyat

Dokumentasi kegiatan Diskusi Konsolidasi Demokrasi

Diskusi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kota Binjai bersama Tokoh Pemuda Katolik, pada Selasa 24 Februari 2026.

 

Binjai- Bawaslu Kota Binjai melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Selasa (24/2/2026). Suasana hangat namun sarat akan gagasan progresif menyelimuti pertemuan di Pastoran Katolik Binjai. 

Diskusi konsolidasi demokrasi ini menghadirkan perwakilan Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi dan Fadhil Azhar, bersama tokoh Pemuda Katolik, Sofyan Daulay dan kawan-kawan. 

Dalam pertemuan tersebut, tokoh agama Katolik tersebut menyatakan penolakan keras terhadap isu rencana pengalihan sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPR/DPRD. Tokoh pemuda sepakat bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh digadaikan hanya dengan alasan efisiensi anggaran. Ada beberapa hal yang disoroti pada diskusi ini yakni : 

Melawan politik uang dengan kualitas SDM

Sofyan Daulay menegaskan bahwa fenomena money politic (politik uang) yang selama ini menghantui pemilu hanya bisa dikikis melalui dua jalur utama yaitu : integritas calon dan kecerdasan pemilih.

"Money politic bisa dikikis jika kita menghadirkan calon yang benar-benar punya skill dan potensi, bukan hasil intervensi atau dorongan pihak luar. Aturan berkaitan dengan seleksi calon harus diperkuat agar tidak ada diskriminasi dalam prosesnya," ujar Sofyan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah demokrasi langsung. Menurutnya, alasan biaya tinggi untuk menghapus pemilihan langsung dianggap kurang pas karena akan berdampak pada orientasi loyalitas pemimpin.

"Jika pemimpin dipilih oleh DPR, dampaknya dia akan lebih hormat kepada DPR daripada kepada rakyat. Ini berbahaya bagi checks and balances," ungkap salah satu komisioner dalam diskusi tersebut.

"Kampung Edukasi": Memintarkan Masyarakat
Solusi jangka panjang yang disepakati dalam konsolidasi ini adalah masifnya gerakan mencerdaskan masyarakat. Masyarakat yang pintar secara politik akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Terdapat tiga poin aksi (Action Plan) yang diusulkan dalam pertemuan di Pastoran tersebut:

Pertama Cerdaskan Masyarakat: Mengubah pola pikir dari pemilih transaksional menjadi pemilih rasional.

Kedua Kampung Edukasi: Membentuk basis-basis pendidikan politik di tingkat akar rumput (kampung) sebagai laboratorium demokrasi.

Ketiga Sosialisasi Intensif: Memastikan setiap lapisan masyarakat memahami dampak jangka panjang dari pilihan mereka.

Pertemuan ini ditutup dengan penekanan terhadap isu pemilihan oleh DPR harus dibatalkan demi menjaga hak rakyat dalam menilai langsung calon pemimpinnya. Bawaslu Kota Binjai dan Pemuda Katolik berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi yang bersih, adil, dan tanpa intervensi pihak manapun.

Penulis : Aswina Fitri